Sidikalang - Sebuah langkah nyata untuk memulihkan martabat dan hak warga negara baru saja diresmikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dairi. Di tengah upaya memperkuat perlindungan bagi kelompok marjinal, Kepala Dinas Dukcapil Dairi, Dr. Deddy Situmorang, SE, M.Si

, resmi menandatangani naskah kerja sama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada), Sartika Sianipar, Kamis (26/02).

Kerja sama ini berfokus pada Pengurusan Hak Identitas bagi warga dampingan Pesada di Kabupaten Dairi, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Langkah ini menegaskan bahwa administrasi kependudukan (Adminduk) bukan sekadar urusan kertas, melainkan pintu masuk utama bagi korban untuk mengakses keadilan dan layanan sosial lainnya.

Dalam keterangannya usai penandatanganan, Dr. Deddy Situmorang menekankan bahwa dokumen kependudukan adalah instrumen vital yang seringkali menjadi kendala bagi korban kekerasan dalam mendapatkan pendampingan hukum maupun kesehatan.

Dokumen Adminduk adalah hak dasar yang wajib dimiliki setiap warga negara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan seringkali mengalami hambatan dalam pemenuhan dokumen ini. Dinas Dukcapil wajib hadir untuk memastikan mereka tidak kehilangan hak sipilnya di tengah situasi sulit yang mereka alami, tegas Dr. Deddy.

Dinas Dukcapil Dairi menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pemenuhan dokumen mulai dari KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga Akta Pernikahan. Komitmen ini bertujuan agar proses rehabilitasi dan advokasi yang dilakukan pendamping dapat berjalan beriringan dengan legalitas identitas yang sah.

Direktur Eksekutif Pesada, Sartika Sianipar, memberikan apresiasi mendalam atas respons cepat dan serius dari Pemerintah Kabupaten Dairi. Sebagai organisasi non-pemerintah yang beroperasi di 13 Kabupaten dan 4 Kota dengan kantor pusat di Dairi, Pesada melihat kolaborasi ini sebagai standar emas dalam pelayanan publik yang inklusif.

Sartika menjelaskan bahwa memastikan adanya identitas resmi adalah salah satu strategi kunci dalam advokasi hak-hak perempuan dan kelompok marjinal. Tanpa identitas, suara korban seringkali terabaikan dalam sistem hukum.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selama ini, Dukcapil Dairi telah memberikan pelayanan yang sangat khusus bagi para korban dampingan kami. Selain kemudahan akses, privasi korban sangat terjaga dan terlindungi selama proses pengurusan. Hal ini sangat krusial bagi pemulihan psikologis mereka, ungkap Sartika dengan raut wajah haru sekaligus bangga.