Medan-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melakukan konsultasi ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara untuk persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024, bertempat di ruang rapat Kantor Perwakilan Ombudsman RI, Jalan Asrama No. 18 Medan, Rabu (03/04).

Pejabat Pemkab Dairi yang hadir dalam pertemuan tersebut, Kadis Dukcapil Dairi Dr. Deddy Situmorang, SE, M.Si, Kadis PMPTSPNaker Budianta Pinem, SE, MAP, Kabag Organisasi Bernad Naibaho, S.Sos, M.Si, Sekdis Sosial Mariana Sinaga, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Dalam pertemuannya, Plt Kepala Ombudsman Sumut James Panggabean mengatakan bahwa akhir Bulan Mei 2024 akan dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diseluruh Pemerintah Daerah yang diharapkan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara semakin baik.

"Kami akan turun pada akhir Mei ini untuk langsung melakukan penilaian ke beberapa instansi seperti Dinas Perizinan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan dua puskesmas. Diharapkan seluruh dimensi dan indikator penilaian dapat dilengkapi untuk mempertahankan berada dalam zona hijau,"ujar James Panggabean didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Mory Yana Gultom bersama Asisten Pencegahan Edward Silaban diruang pertemuan Kantor Ombudsman Medan dengan serius.

Ia sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkab Dairi dalam mempertahankan kualitas layanan secara kolektif sehingga tetap berada di Zona hijau dengan Opini kualitas tertinggi dengan nilai 88.87, kategori A. Beberapa Pemerintah Daerah di Sumatera Utara turun prestasinya sehingga perlu kerja keras berbagai instansi untuk meningkatkan nilai.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Charles Surung Bantjin, ST, MAP yang diwakili Kadis PMPTSPNaker Budianta Pinem, SE, MAP dalam sambutannya mengatakan Pemkab Dairi sangat konsen dalam mempertahankan kualitas pelayanan pemerintah terhadap warga terbukti penilaian tahun 2023, Pemkab Dairi tetap berada di Zona Hijau.

"Keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan terus kami lakukan. Hal ini terbukti atas capaian Pemkab Dairi tetap berada pada zona hijau. Ini membuktikan kesungguhan pemerintah memberikan pelayanan prima terhadap warganya,"tutur Budianta dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Ia mengatakan seluruh instansi Pemkab Dairi yang memberikan pelayanan publik berkomitmen untuk terus berbenah, memperbaikan layanan untuk lebih baik lagi dan maksimal. Seluruh rekomendasi yang disampaikan ombudsman akan ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pelayanan sehingga nilai tahun 2024 lebih meningkat lagi dari tahun sebelumnya.

Acara dilanjutkan pemaparan review hasil penilaian ombudsman tahun 2023 Pemkab Dairi terhadap 4 OPD dan 2 puskesmas serta diskusi dan tanya jawab.

Berita ini juga dapat dibaca di:
https://www.facebook.com/share/p/CDng8wDNFEgnxrsn/?mibextid=oFDknk?