Sidikalang-Untuk mengetahui kesiapan setiap Unit Pelayanan Publik (UPP) melengkapi seluruh indikator penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang akan dilakukan Ombudsman RI, perlu dilakukan pelaksanaan peninjauan (monitoring) dan evaluasi (monev) terhadap beberapa Perangkat Daerah termasuk dua UPT. Puskesmas.

"Hari ini adalah hari terakhir kami mengunjungi 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 UPT Puskesmas untuk peninjauan secara langsung kesiapan perangkat daerah dan puskesmas dalam penilaian yang akan dilaksanakan ombudsman terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan selama ini di 5 instansi dan 2 puskesmas", ujar Kepala Bagian Organisasi Bernad Naibaho, S.Sos. M.Si. yang diwakili Analis Kebijakan Muda Adven Simanullang yang ditemui disela-sela waktunya memeriksa dokumen kelengkapan Dinas Dukcapil, Jumat (14/06).

Lima OPD di Pemkab Dairi yang menjadi lokus penilaian ombudsman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil dan dua UPT. Puskesmas, Puskesmas Pegagan Julu II dan Puskesmas Sigalingging.

Berbagai dokumen kelengkapan yang harus dipersiapkan seluruh OPD dan Puskesmas yang menjadi lokus penilaian seperti dasar hukum terkait uraian tugas jabatan, SK Tim pengaduan, SK tentang pemberian kompensasi, data-data terkait evaluasi kinerja, Survey Kepuasan Masyarakat, dasar hukum penyelenggaraan pelayanan, dokumentasi kegiatan penyuluhan, rekapan pengaduan dan dokumen lainnya.

Adven juga menjelaskan bahwa hasil penilaian ombudsman terhadap Pemkab Dairi dalam menyelenggarakan pelayanan publik Tahun 2023 berada pada zona hijau dengan nilai 88,87 dengan opini kualitas tertinggi. Capaian ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Dairi Dr. Deddy Situmorang, SE, M.Si mengatakan instansi telah melakukan persiapan yang baik untuk menyambut kedatangan tim evaluator ombudsman dalam melakukan penilaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya instansinya yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

"Kami terus melakukan pembenahan dan perbaikan diberbagai lini pelayanan baik sistem pelayanan, standar pelayanan, sarana dan prasanana termasuk terhadap kelompok rentan, penanganan pengaduan dan lainnya. Hal ini tentunya untuk dapat memberikan mutu pelayanan yang prima", ungkap Kadis sembari mendampingi tim peninjauan Pemkab Dairi berkeliling diruang layanan.

Ia juga berharap penilaian tahun ini dapat memberikan kontribusi yang baik, berupa peningkatan nilai dari tahun-tahun sebelumnya sehingga penilaian Pemkab Dairi secara kolektif tetap berada zona hijau dengan nilai yang lebih meningkat lagi.

Berita ini dapat dibaca di: https://www.facebook.com/disdukcapilkabdairi/posts/pfbid02YvvcnrvtwPK79AKXwQYF6qUaddZus8ZH7hYzppTnPc...?